UA-136443515-1
Pabrik Refinery Selamatkan Harga CPO

Medan, (Analisa). Langkah pemerintah me­ng­gugat Uni Ero­pa ke Or­ganisasi Perdagangan Dunia (WTO) atas dis­kri­minasi produk minyak kelapa sawit (CPO) mendapat dukungan negara Thailand dan Malaysia.

“Adanya dukungan Per­dana Menteri Thai­­land Prayut Chan-o-Cha saat bertemu Presiden Joko Wi­dodo di sela Konferensi Tingkat Tinggi ke-34 ASEAN di Bangkok Sabtu 22 Juni 2019 akan semakin mengu­atkan langkah yang dilakukan Indonesia,” ung­kap Dirut PT Mahkota Group (MGRO), Usli Sarsi kepada Analisa, Selasa, (25/6).

Walau ekspor CPO Indonesia ke Uni Eropa tidak banyak, namun dapat ber­dampak sistemik pada ekspor CPO Indonesia ke sejumlah negara seperti Tiongkok, Pakistan, India dan lainnya karena disebut telah merusak ling­kungan.

Isu pebalakan hutan yang di­kait­kan pada CPO Indonesia sangat tidak tepat. Kasus pembalakan hutan di Indonesia terjadi tahun 2008 lalu dan sejak tahun 2010 pem­balakan hutan sudah sangat jarang dan sampai seka­rang.

“Kasus pembalakan hutan yang diper­soalkan Uni Eropa tahun 2008 lalu sangat tidak relevan. Kalau mau diundur ke bela­kang tahun 1990-an negara Uni Eropa juga mela­kukan pembalakan hutan untuk tana­man kedelai secara besar-besaran. Di sisi lain kelapa sawit paling banyak meng­ha­silkan oksigen dari­pada kedelai,” jelas Usli.

Menurut Usli, penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) tidak semata-mata dise­babkan penolakan CPO Indonesia ke Uni Eropa, namun karena terjadi pele­mahan ekonomi di banyak negara.

Pelemahan ekonomi se­makin diperparah adanya perang dagang Tiongkok dan Ame­rika Serikat. Perse­teruan ini berimbas ke negara lain yang banyak meng­ekspor produk ke dua negara tersebut, termasuk Indonesia.

“Kita berharap dengan adanya pertemuan kedua kepala negara di G20 akan menemuka titik temu dalam menyelesaikan perang da­gang,” kata Usli.

Petani

Harga TBS antara Rp900/kg sampai Rp800/kg, petani kelapa sawit masih bisa sedikit memperoleh keuntungan. Tapi bila harga TBS turun di bawah Rp700/kg, petani akan me­ngalami kesulitan untuk bertahan.

“Dengan modal tanam Rp500 per kilogram, sangat tidak mungkin petani mendapat untung dengan harga TBS di jual Rp700 per kilogram. Apalagi jarak kebun dengan pabrik jauh, biaya yang dikeluarkan akan ber­tambah,” katanya.

Menurut Usli pemerintah harus segera mengambil langkah untuk menyelamat­kan petani sawit. Apalagi pada semester kedua pada bulan Agustus dan September terjadi panen puncak di Sumatera Utara. Jangan sampai panen puncak harga TBS turun dan justru petani tidak memperoleh keun­tungan.

“Saya yakin harga TBS tidak akan me­ngalami penu­runan lagi. Kalau pun terjadi tidak dalam waktu lama, hanya seminggu atau dua minggu saja,” sebutnya.

Pemerintah harus mengurangi ketergan­tungan CPO Indonesia ke luar negeri. Pene­ra­pan Biodisel 20% (B20) yang dilakukan tahun 2019 telah menyerap 3,8 juta ton CPO. Bila B30 Tahun 2020 dilakukan akan me­nyerap 8-9 ton juta CPO. Semakin me­ningkat peng­gunaan Biodisel menyerapan CPO semakin banyak.

Selain penggunaan Bio­disel, pemerintah harus men­dorong industri refinery minyak sawit menjadi bahan jadi. Bila tidak ada ken­dala pada bulan Agustus pabrik refinery minyak sawit dalam bentuk minyak makan curah milik Mahkota Group siap beroperasi. Dengan keha­diran pabrik refinery kelapa sawit, TBS milik petani yang ada di sekitar pabrik dapat terserap tanpa tergantung per­mintaan luar negeri.

“Ini langkah awal. Setelah minyak ma­kan, rencana selanjutnya akan membuat bio­disel, sabun, mentega dan turunan lain­nya dari minyak sawit,” jelasnya.

Indonesia masih butuh banyak pabrik refinery. Apalagi CPO yang menjadi bahan baku sangat banyak tersedia. Ini menjadi daya tarik investor luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia. (rin)

Sumber :  ( harian.analisadaily.com )